Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Pemerintah pun diminta beri hak yang sama bagi swasta nasional untuk produksi obat, khususnya yang diuji ampuh untuk terapi COVID. “Airlangga memiliki modal politik dan rekam jejak profesional yang memadai untuk melanjutkan kerja-kerja Jokowi,” ujarnya. Dari Senayan, Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai, capaian pemerintahan itu hanya pertumbuhan semu.

Menurutnya, sebagian besar daerah belum melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro, hanya menganalisis kondisi eksisting yang dijadikan landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah. Ekonomi politik lahir karena adanya per-kawinan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Pada dasarnya perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebagai perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat disingkat sebaga perkembangan dari mazhab-mazhab klasik, neoklasik, dan ekonomi trendy. Dalam Pendekatan Klasik, istilah Ekonomi Politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen.

Menganlisa ekonomi

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai mannequin, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon , konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.

Merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Pada rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemulihan dan percepatan ekonomi para pelaku UMKM Penyandang Disabilitas di masa pandemi Covid-19. Rekomendasi tersebut antara lain dukungan dari K/L serta pemangku kepetingan lainnya untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM Penyandang Disabilitas di berbagai akses dalam bidang perizinan usaha, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelatihan serta pendampingan usaha. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau yang lebih dikenal kebijakan uang longgar .

Aspek psikologis mencerminkan kondisi jiwa, karakter dan jati diri setiap warganegara yang dilandasi oleh pemahaman nilai – nilai luhur bangsa, Ideologi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Muara kondisi psikologis ini akan direpresentasikan oleh pola pikir dan pola sikap yang mencerminkan soliditas wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran bela negara. Bela negara dalam spektrum yang keras merupakan bentuk hak dan kewajiban perwujudan bela negara secara fisik dalam menghadapi ancaman yang didominasi oleh ancaman militer negara lain.

Petani Indonesia tidak bisa terus menerus menjadi buruh penghasil bahan mentah bagi keuntungan para pemilik modal. Petani perlu mengambil kembali posisinya yang sangat penting dengan mengubah ekonomi berbasis modal dan persaingan menjadi ekonomi berbasis solidaritas masyarakat . Menghidupkan koperasi-koperasi tani untuk meningkatkan posisi tawar petani, serta membangun industri pengolahan pasca produksi yang dimiliki petani yang juga memiliki peranan penting dalam proses pembangunan pedesaan. Pemutusan hubungan kerja semakin menyebar ke seluruh dunia disebabkan oleh deindustrialisasi dan turunnya daya serap produksi.

Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama . [newline]Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Dalam proses penyusuan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak. Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan dan keharusan. Nilai berarti sesuatu yang best, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan menjadi keharusan.